Semono, Bagelen – Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Semono telah menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Desa dalam rangka penetapan anggota BPD terpilih periode 2026–2034. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Semono pada Kamis (21/05/2026)  berlangsung dengan tertib, lancar, serta penuh semangat musyawarah mufakat.

Musyawarah dihadiri oleh Staf Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Bagelen, Pemerintah Desa Semono, panitia pengisian keanggotaan BPD, unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ketua RT/RW, serta perwakilan masyarakat dari masing-masing wilayah. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dalam proses pengisian keanggotaan BPD yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Heru Purwanto, Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Semono dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan prinsip demokrasi desa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung kelancaran proses pengisian anggota BPD.

“Musyawarah perwakilan desa ini menjadi bagian penting dalam menentukan wakil masyarakat yang nantinya akan menjalankan fungsi penyaluran aspirasi, pengawasan, dan kemitraan dengan pemerintah desa,” ujarnya.

Dalam forum musyawarah tersebut, peserta secara bersama-sama menetapkan anggota BPD terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan unsur masyarakat desa. Proses penetapan berlangsung kondusif dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat demi menjaga kebersamaan dan persatuan warga Desa Semono.

Kepala Desa Semono dalam kesempatan tersebut berharap anggota BPD yang telah ditetapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terselenggaranya musyawarah penetapan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Semono semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang aspiratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)